Tanyaislamyuk – Pernyataan Mohammed bin Salman ini terdengar sederhana, tetapi implikasinya merobohkan fondasi lama yang selama puluhan tahun nyaris tak tersentuh kritik.
Dengan menegaskan bahwa Muhammad bin Abdul Wahhab “bukan nabi” dan “hanya seorang ulama di antara banyak ulama lain”, MbS secara tidak langsung sedang membongkar ideologi yang selama ini ditempatkan seolah-olah sakral dan tak boleh diperdebatkan. Ini bukan sekadar klarifikasi teologis—ini adalah demitologisasi. Sebuah upaya membongkar aura absolutisme yang selama ini mengelilingi warisan Wahabisme dalam struktur kekuasaan Saudi.
Lebih jauh, ketika ia menegaskan bahwa “tak boleh ada satu pun pihak yang memaksakan ajaran mereka sebagai satu-satunya paham”, pesan itu bukan netral. Itu adalah kritik terbuka terhadap praktik lama—di mana satu tafsir agama dijadikan standar tunggal negara, dan segala perbedaan dianggap penyimpangan.
Di titik ini, pernyataan MbS bisa dibaca sebagai sinyal pergeseran besar: dari negara yang dulu memberi ruang dominan pada satu ideologi ke arah kontrol negara yang lebih pragmatis atas agama. Namun, di balik retorika moderasi itu, muncul pertanyaan yang tak kalah tajam: apakah ini benar pluralisme, atau sekadar reposisi kekuasaan—dari dominasi ulama ke dominasi absolut negara?
Karena sejarah Arab Saudi sendiri menunjukkan bahwa hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas agama bukan sekadar soal keyakinan, melainkan juga alat legitimasi. Ketika satu tafsir dulu dimonopoli untuk menopang kekuasaan, kini pembatasan terhadap tafsir itu pun bisa dibaca sebagai bentuk kontrol baru—bukan pembebasan.
Dengan kata lain, MbS tidak hanya sedang “mengoreksi” masa lalu. Ia sedang menulis ulang kontrak antara agama dan negara.
