Tanyaislamyuk – idang perkara dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tambahan 2023-2024 mengungkap sejumlah catatan pembagian kuota dan fee percepatan keberangkatan jemaah haji khusus.
Dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026), dengan saksi Ridwan Kurniawan, mantan staf Kasi Kementerian Agama serta Abdul Muhyi, Kasi Pendaftaran Haji Khusus periode 2014-2020 yang kemudian menjabat Analis Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat Bina Umrah dan Haji Khusus periode 2022-2024, memunculkan catatan yang memuat nama sejumlah pihak beserta estimasi kuota haji tambahan yang akan diberikan.
Nama yang tercantum antara lain anggota DPR, Nahdlatul Ulama (NU), hingga kelompok yang disebut “para gus”.
Selain itu, saksi juga mengungkap adanya pengumpulan fee percepatan dengan nilai jutaan dollar AS dari jemaah haji khusus.
Ridwan Kurniawan, membenarkan sebuah catatan yang memuat estimasi pembagian kuota haji tambahan.
Jaksa membacakan sejumlah angka yang tercantum dalam catatan tersebut. “Subdit dapat 1.500, RF 500, Maktur 1.000, BIN 200, DPR 200, Para Gus 200, NU 500,” kata jaksa. Ridwan membenarkan catatan itu dibuat olehnya menggunakan laptop.
Namun, dia menegaskan angka-angka tersebut masih berupa estimasi, bukan pembagian kuota yang sudah pasti. “Kurang lebih,” ujar Ridwan.
Menurut Ridwan, catatan tersebut dibuat saat dia bersama Abdul Muhyi membahas estimasi pembagian kuota tambahan haji khusus.
Ridwan mengaku mengetik catatan itu berdasarkan informasi yang disampaikan Abdul Muhyi. “Pak Muhyi yang nyuruh,” kata Ridwan.
Saat ditanya mengenai tulisan BIN sebanyak 200 kuota, Ridwan menyebut, BIN yang dimaksud adalah Badan Intelijen Negara.
