World Bank: Indonesia Berada Diperingkat 2 Negara Dengan Jumlah Penduduk Miskin di Dunia. Prabowo: Rakyat Indonesia Paling Bahagia 2025
Data Bank Dunia: Tantangan Kemiskinan Masih Besar
Laporan Bank Dunia terbaru — yang menggunakan standar garis kemiskinan internasional untuk negara berpendapatan menengah ke atas — menunjukkan persentase warga Indonesia yang termasuk sebagai “miskin” sangat tinggi, mencapai lebih dari 60 persen dari total populasi pada 2024. Jika dihitung menurut standar tersebut, sekitar 171,9 juta orang dari total sekitar 285 juta jiwa penduduk Indonesia tergolong miskin, dan dengan revisi terbaru data di perkiraan bahkan mencapai sekitar 194,6 juta orang dalam kategori yang sama.
Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk miskin terbesar di dunia, sedikit di bawah India dan di atas banyak negara lain. Namun pakar mengingatkan bahwa perbandingan ini bersifat teknis dan bergantung pada tolok ukur garis kemiskinan global yang ditetapkan oleh Bank Dunia — yang seringkali jauh lebih tinggi daripada standar nasional di banyak negara.
Kontradiksi dengan Data Nasional
Sementara angka versi Bank Dunia itu mencengangkan, data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan nasional Indonesia — berdasarkan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan nasional — justru menunjukkan tren penurunan. Misalnya, BPS mencatat bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan resmi pada Maret-2025 mencapai sekitar 23,85 juta jiwa, atau sekitar 8,47 persen dari total populasi, dan merupakan level terendah dalam dua dekade terakhir.
Perbedaan angka antara Bank Dunia dengan data nasional menggarisbawahi bagaimana metodologi pengukuran dan standar yang digunakan dapat menghasilkan gambaran berbeda, dan hal ini kerap menjadi bahan diskusi tajam antara pelaku kebijakan, pengamat ekonomi, dan masyarakat umum.
Prabowo: Rakyat Indonesia Paling Bahagia di Dunia
Di tengah sorotan terhadap data global tentang kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangan yang sangat berbeda tentang kondisi kesejahteraan rakyat Indonesia. Dalam beberapa kesempatan sepanjang 2025, Presiden mengutip hasil studi internasional yang menyatakan bahwa masyarakat Indonesia termasuk di antara yang paling bahagia di dunia pada 2025 — menempatkan pengalaman kebahagiaan subjektif sebagai tolok ukur yang tak kalah penting dibandingkan data ekonomi tradisional.
Menurut pernyataannya, kebahagiaan rakyat Indonesia bukan semata diukur dari angka uang di rekening atau statistik ekonomi, tetapi dari rasa syukur, ikatan sosial, dan kualitas kehidupan secara keseluruhan. Pernyataan ini mengundang dukungan sekaligus kritik dari publik, terutama ketika dikaitkan dengan tantangan ekonomi yang terungkap dalam laporan Bank Dunia.
Tanggapan Publik & Analisis
Respon publik terhadap kontradiksi ini beragam. Sebagian pihak mendukung fokus pada kebahagiaan sebagai dimensi kesejahteraan yang penting, sementara yang lain mengkritik klaim kebahagiaan sebagai bentuk penyangkalan terhadap tantangan ekonomi nyata yang masih dihadapi banyak keluarga di seluruh negeri.
Ekonom dan pengamat sosial menilai, mengukur kesejahteraan sebuah negara tidak boleh hanya satu dimensi saja. Data kemiskinan tradisional, indikator kebahagiaan, kesehatan mental, dan kualitas hidup semuanya memiliki peran dalam memahami dinamika kesejahteraan rakyat secara komprehensif.