Tanyaislamyuk – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah data terbaru menunjukkan jumlah korban dugaan keracunan yang berkaitan dengan program tersebut telah mencapai puluhan ribu orang.
Angka ini kemudian memunculkan kembali pernyataan Presiden Prabowo Subianto pada awal pelaksanaan program, ketika ia menyebut jumlah korban keracunan masih berada di bawah 200 orang.
Perbedaan angka yang sangat jauh tersebut membuat publik mempertanyakan bagaimana sebenarnya informasi mengenai keamanan pelaksanaan MBG disampaikan kepada Presiden.
Dulu Disebut di Bawah 200 Orang
Pada 5 Mei 2025, dalam sidang kabinet paripurna, Prabowo mengatakan bahwa dari sekitar 3 juta penerima manfaat MBG ketika itu, jumlah orang yang mengalami keracunan disebut berada di bawah 200 orang.
Prabowo bahkan menyebut hanya lima orang yang harus menjalani rawat inap.
Ia kemudian menghitung bahwa jumlah tersebut setara dengan sekitar 0,005 persen dari penerima manfaat dan menilai program MBG secara umum berjalan sangat baik.
Pernyataan tersebut tentu disampaikan berdasarkan data yang tersedia pada saat itu.
Namun, lebih dari setahun kemudian, gambaran mengenai kasus dugaan keracunan MBG terlihat jauh berbeda.
Data JPPI: 43.838 Korban
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat sebanyak 43.838 orang menjadi korban dugaan keracunan yang berkaitan dengan MBG sejak program berjalan pada 2025 hingga Agustus 2026.
Angka tersebut tersebar di 36 provinsi.
Khusus Januari hingga Agustus 2026, JPPI mencatat 15.735 korban. Bahkan pada Agustus 2026 saja terdapat 3.079 korban baru.
Artinya, angka tersebut bukan berarti 43.838 orang sudah menjadi korban pada Mei 2025 ketika Prabowo menyebut angka di bawah 200.
Angka 43.838 merupakan akumulasi kasus yang terjadi hingga 2026.
Namun justru karena kasus terus bertambah, persoalan yang kini muncul adalah seberapa efektif pemerintah melakukan evaluasi dan memastikan kejadian serupa tidak berulang.
Benarkah Presiden Mendapat Informasi yang Tidak Lengkap?
Di sinilah pertanyaan publik menjadi menarik.
Jika Presiden hanya menerima laporan berdasarkan kasus yang sudah teridentifikasi pada saat tertentu, maka perbedaan angka tersebut dapat dipahami sebagai persoalan waktu dan pembaruan data.
Tetapi apabila laporan mengenai kasus di lapangan tidak tersampaikan secara utuh kepada Presiden, maka persoalannya jauh lebih serius.
Sebab, seorang presiden tentu membutuhkan informasi yang akurat untuk menentukan apakah sebuah program berjalan aman atau justru membutuhkan perbaikan besar.
Karena itu, istilah “Prabowo dikibuli bawahan” sebaiknya dipandang sebagai kritik atau pertanyaan publik, bukan fakta yang sudah terbukti.
Yang perlu dijawab adalah:
Apakah seluruh kasus dugaan keracunan benar-benar dilaporkan secara transparan kepada pemerintah pusat?
JPPI Soroti Lemahnya Pertanggungjawaban
JPPI juga mempertanyakan belum adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diproses secara hukum terkait kasus-kasus tersebut.
Menurut catatan JPPI, sanksi yang diberikan sejauh ini lebih banyak berupa tindakan administratif, seperti teguran hingga penutupan sementara dapur SPPG.
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut puluhan ribu korban seharusnya menjadi alarm nasional bagi pemerintah.
Sementara itu, MBG Watch bahkan mendesak pemerintah mempertimbangkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan secara nasional. Koalisi tersebut juga mencatat bahwa setelah Agustus masih muncul kasus-kasus baru di berbagai daerah.
Bukan Sekadar Soal Angka
Pada akhirnya, persoalan MBG tidak seharusnya berhenti pada perdebatan mengenai apakah angkanya 200, ribuan, atau puluhan ribu.
Di balik setiap angka terdapat manusia yang mengalami sakit, keluarga yang panik, serta anak-anak yang seharusnya mendapatkan makanan bergizi dengan aman.
MBG merupakan program besar dengan tujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari berapa banyak makanan yang berhasil dibagikan.
Keamanan makanan juga harus menjadi ukuran utama keberhasilannya.
Jika kasus terus berulang, pemerintah perlu memastikan akar masalahnya ditemukan, standar keamanan pangan diperketat, dan pihak yang terbukti lalai diberikan sanksi yang sesuai.
Sebab pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan makanan gratis.
Masyarakat membutuhkan makanan yang bergizi, aman, dan tidak membuat mereka sakit.
