Tanyaislamyuk – Di tengah kehidupan yang semakin sulit, banyak masyarakat mulai mempertanyakan satu hal yang terasa sederhana, tetapi mengusik hati: mengapa beban yang ditanggung rakyat terasa semakin berat?
Dalam Islam, zakat yang diwajibkan atas harta tertentu umumnya sebesar 2,5% setelah memenuhi syarat seperti nisab dan haul. Nilai itu telah ditetapkan sebagai bagian dari syariat dengan tujuan membantu fakir miskin, membersihkan harta, dan memperkuat solidaritas sosial.
Di sisi lain, masyarakat juga hidup dalam sistem negara modern yang mengenakan berbagai jenis pajak. Ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan, bea materai, hingga berbagai pungutan lain. Jika dijumlahkan dalam aktivitas sehari-hari, sebagian orang merasa beban tersebut jauh lebih besar daripada zakat yang diwajibkan dalam agama.
Dari sinilah muncul kritik yang sering terdengar di tengah masyarakat.
“Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seluruh isinya hanya mewajibkan zakat 2,5%. Mengapa negara justru meminta lebih banyak?”
Pertanyaan ini tentu merupakan sebuah opini dan bentuk kritik terhadap kebijakan fiskal, bukan perbandingan yang sepenuhnya sepadan. Sebab zakat dan pajak memiliki tujuan, dasar hukum, serta mekanisme yang berbeda. Zakat merupakan kewajiban agama bagi umat Islam yang memenuhi syarat, sedangkan pajak adalah kewajiban kenegaraan yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan administrasi pemerintahan.
Namun, persoalan yang paling sering membuat masyarakat kecewa bukan semata-mata besarnya pajak.
Melainkan ketika uang yang dikumpulkan dari rakyat justru disalahgunakan melalui praktik korupsi.
Berkali-kali masyarakat menyaksikan pejabat yang seharusnya mengelola uang negara malah tertangkap karena menyalahgunakan anggaran. Ada yang memperkaya diri sendiri, menerima suap, melakukan mark-up proyek, hingga menyalahgunakan dana yang seharusnya kembali kepada masyarakat.
Di titik inilah kepercayaan publik mulai runtuh.
Rakyat bekerja keras setiap hari, membayar berbagai kewajiban, tetapi di sisi lain melihat sebagian uang tersebut tidak seluruhnya digunakan sebagaimana mestinya.
Kemarahan masyarakat akhirnya bukan hanya soal angka 10% atau 15%.
Melainkan soal amanah.
Sebab sebesar apa pun pungutan yang dibebankan kepada rakyat, akan lebih mudah diterima apabila dikelola secara jujur, transparan, dan benar-benar kembali dalam bentuk pelayanan yang berkualitas.
Sebaliknya, sekecil apa pun pungutan akan terasa berat apabila masyarakat terus-menerus disuguhi berita tentang korupsi.
Islam sendiri memberikan peringatan keras terhadap pengkhianatan amanah. Kekuasaan bukanlah alat untuk memperkaya diri, melainkan tanggung jawab yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban.
Pada akhirnya, diskusi mengenai zakat dan pajak tidak seharusnya berhenti pada perbandingan persentase semata. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana setiap dana yang dihimpun—baik zakat maupun pajak—dikelola dengan penuh integritas, keadilan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena yang paling menyakitkan bagi rakyat bukan sekadar membayar.
Tetapi membayar mahal, lalu melihat amanah itu dikhianati.
