Tanyaislamyuk – Pernyataan bahwa membuat stiker wajah orang lain tanpa izin bisa berujung pada hukuman penjara dan denda adalah benar secara hukum, meskipun angka spesifik “5 tahun dan denda 500 juta” mungkin merupakan variasi dari ancaman maksimal yang sebenarnya diatur dalam berbagai undang-undang terkait.
Penggunaan wajah orang lain untuk stiker WhatsApp tanpa izin dapat menjerat pelaku melalui beberapa dasar hukum di Indonesia:
- Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)
Berdasarkan Hukumonline, tindakan ini bisa dikategorikan sebagai penggunaan data pribadi atau informasi elektronik milik orang lain tanpa izin.
Pasal 32 ayat (1): Melarang mengubah, menambah, atau melakukan transmisi Informasi Elektronik milik orang lain tanpa hak.
Sanksi (Pasal 48 ayat 1): Ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp2 miliar.
Pencemaran Nama Baik: Jika stiker tersebut mengandung muatan penghinaan, pelaku bisa dijerat Pasal 27 ayat (3) dengan ancaman penjara hingga 4 tahun dan denda Rp750 juta.
- Undang-Undang Hak Cipta
Wajah atau foto seseorang merupakan objek yang dilindungi hak ciptanya. Menurut informasi dari CSIRT Provinsi Kalimantan Barat, pelanggaran hak cipta dalam penggunaan wajah di stiker WA dapat diancam hukuman hingga 4 tahun penjara atau denda maksimal Rp750 juta. - Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
Wajah merupakan data pribadi biometrik. Pengungkapan dan penggunaan data pribadi tanpa persetujuan subjek data dapat melanggar ketentuan UU PDP yang baru, yang menekankan pentingnya persetujuan eksplisit.
Kesimpulan & Tips Aman
Meskipun sering dianggap sebagai candaan antar teman, tindakan ini merupakan delik aduan. Artinya, jika teman Anda merasa tidak nyaman, dipermalukan, atau dirugikan, mereka memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaporkan Anda.
- Selalu minta izin sebelum menjadikan foto orang lain sebagai stiker.
- Hindari konten negatif yang bersifat menghina, mempermalukan, atau mencemarkan nama baik.
- Pahami batas bercanda agar tidak masuk ke ranah hukum pidana.
