Tanyaislamyuk – Program makan bergizi yang sejak awal digadang-gadang menjadi solusi bagi masalah gizi anak sekolah kini menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Di sejumlah daerah, muncul kabar mengenai dapur SPPG yang disuspend, operasional yang terhenti, hingga dana yang belum cair sesuai jadwal. Akibatnya, banyak pihak yang terdampak mulai mempertanyakan keberlanjutan program tersebut.
Namun ada satu hal yang menarik perhatian publik.
Ketika kabar dapur ditutup sementara dan pembayaran tersendat mulai ramai dibicarakan, justru yang paling lantang bersuara bukan para siswa penerima manfaat. Bukan pula para orang tua yang anaknya menerima makanan setiap hari.
Yang paling keras berteriak adalah pihak-pihak yang selama ini mendapatkan keuntungan ekonomi dari berjalannya program tersebut.
Mulai dari pemasok bahan makanan, pemilik dapur, vendor distribusi, hingga berbagai pihak yang telah mengeluarkan modal besar demi mengikuti program ini. Tidak sedikit pula relawan dan pengelola yang terlanjur mengambil pinjaman, membeli kendaraan operasional, menyewa tempat, atau merekrut karyawan dengan harapan program berjalan lancar dalam jangka panjang.
Ketika dana terlambat cair atau dapur dihentikan sementara, tekanan finansial langsung terasa. Cicilan tetap berjalan, gaji pegawai harus dibayar, sementara pemasukan terhenti. Di sinilah muncul gelombang protes yang semakin besar.
Ironisnya, narasi yang sering muncul di ruang publik seolah-olah menggambarkan bahwa seluruh persoalan berpusat pada anak-anak yang kehilangan makanan. Padahal dalam banyak kasus, suara yang paling dominan justru datang dari para pelaku usaha dan pengelola yang menghadapi risiko kerugian ekonomi.
Tentu saja, tidak ada yang salah dengan mereka menyuarakan keluhan. Siapa pun yang dirugikan berhak meminta kejelasan. Namun publik juga perlu jujur melihat realitas yang terjadi.
Apakah yang sedang diperjuangkan benar-benar kepentingan siswa?
Ataukah sebagian besar kegaduhan yang muncul saat ini sebenarnya dipicu oleh kepentingan ekonomi pihak-pihak yang bergantung pada aliran dana program tersebut?
Pertanyaan ini penting karena sejak awal tujuan utama program adalah meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, bukan menciptakan ketergantungan bisnis pada anggaran negara. Jika fokus mulai bergeser dari kebutuhan siswa menjadi persoalan keuntungan dan kerugian berbagai pihak, maka publik berhak mempertanyakan apakah program ini masih berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.
Di tengah polemik suspend dan dana yang belum cair, satu hal yang perlu diingat adalah bahwa anak-anak seharusnya tetap menjadi pusat perhatian. Bukan dijadikan tameng dalam setiap perdebatan, sementara yang sebenarnya diperjuangkan adalah urusan kontrak, tagihan, dan arus kas.
Karena pada akhirnya, jika benar yang paling menderita adalah para siswa, tentu suara mereka dan orang tua mereka yang akan paling keras terdengar. Tetapi jika yang paling gaduh justru para pihak yang kehilangan pemasukan, publik berhak bertanya:
Yang sedang diperjuangkan ini nasib anak-anak, atau nasib bisnis yang terlanjur bergantung pada program tersebut?
