Tanyaislamyuk – Gelombang demonstrasi yang dipimpin Generasi Z di Bulgaria berujung pada runtuhnya pemerintahan koalisi negara itu.
Melansir The Wall Street Journal (WSJ), kabinet pro-Uni Eropa Bulgaria tumbang pada Kamis, 11 Desember 2025 setelah rangkaian aksi jalanan anak muda memprotes korupsi yang mengakar, praktik self-dealing elite, dan kesan bahwa para penguasa terputus dari kesulitan warga biasa.
Puluhan ribu warga Bulgaria memenuhi alun-alun pusat Sofia pada Rabu malam, 10 Desember 2025. Ini menjadi bagian dari serangkaian demonstrasi di ibu kota dan kota-kota lain selama beberapa pekan. Aksi-aksi itu banyak digerakkan lewat TikTok dan platform media sosial lain, dengan poster bertuliskan Gen Z is coming dan Gen Z vs. Corruption.
Di depan gedung parlemen, sebuah layar besar memutar video dan meme yang mengejek politisi.
Tak lama, Perdana Menteri Rosen Zhelyazkov mengundurkan diri. Padahal, Zhelyazkov baru menjabat sejak Januari 2025. Dalam pidatonya, Zhelyazkov mengutip pepatah Latin; “Vox populi, vox dei,” ujar Zhelyazkov dikutip dari WSJ.
“Kita harus menjawab tuntutan mereka. Dan tuntutan mereka adalah pengunduran diri pemerintah,” jelas Zhelyazkov.
Runtuhnya kabinet ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Bulgaria dijadwalkan bergabung dengan kawasan euro pada 1 Januari 2026. Meski demikian, rencana pergantian mata uang tetap berjalan. Krisis ini memperpanjang ketidakstabilan politik yang telah menyebabkan tujuh kali pemilu parlemen dalam empat tahun terakhir.
Salah satu pemicu langsung protes adalah rencana anggaran 2026 yang memuat usulan peningkatan belanja. Para pedemo menilai langkah tersebut berpotensi makin mengokohkan kontrol politikus yang korup.
Isu korupsi memang telah lama menjadi bergulir di Bulgaria. Meski telah bergabung dengan Uni Eropa sejak 2007, negara Balkan berpenduduk sekitar 6,5 juta jiwa ini konsisten masuk dalam jajaran negara paling korup di Uni Eropa menurut Transparency International.
Beberapa tahun terakhir, Bulgaria gagal mengamankan vonis tingkat tinggi dalam perkara korupsi. Kondisi ini memicu kemarahan publik dan kerap mengundang kritik dari Brussel mengenai lemahnya penegakan hukum.
