Tanyaislamyuk – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling banyak dibicarakan. Di satu sisi, program ini dipuji karena dinilai dapat membantu pemenuhan gizi anak-anak Indonesia. Namun di sisi lain, muncul kritik bahwa solusi tersebut hanya mengatasi gejala, bukan akar masalah.
Salah satu kritik yang sering disampaikan oleh pengamat politik Rocky Gerung adalah bahwa negara seharusnya lebih fokus memperbaiki kondisi ekonomi keluarga daripada sekadar menyediakan makanan gratis di sekolah.
Menurut pandangan ini, pertanyaan yang perlu diajukan bukanlah, “Bagaimana memberi makan anak hari ini?”, melainkan “Mengapa orang tuanya tidak mampu memberi makan anaknya sendiri?”
Jika penyebab utamanya adalah kemiskinan, rendahnya pendapatan, lapangan kerja yang sempit, dan daya beli yang terus melemah, maka solusi jangka panjang adalah memperkuat ekonomi keluarga.
Karena ketika orang tua memiliki pekerjaan yang layak, penghasilan yang cukup, dan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, mereka tidak perlu bergantung pada bantuan makan gratis untuk memastikan anak-anaknya mendapat asupan gizi yang baik.
Dalam sudut pandang tersebut, negara seharusnya lebih banyak berinvestasi pada penciptaan lapangan kerja, kemudahan berusaha, peningkatan produktivitas, pendidikan vokasi, dan kebijakan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah memiliki alasan tersendiri mengapa MBG dijalankan. Program ini dirancang untuk menekan angka stunting, memperbaiki status gizi anak, meningkatkan konsentrasi belajar, serta menjadi bentuk perlindungan sosial bagi keluarga yang rentan. Pemerintah juga berpendapat bahwa perbaikan gizi tidak harus menunggu hingga kondisi ekonomi seluruh keluarga membaik.
Karena itu, perdebatan sebenarnya bukan selalu tentang “MBG baik atau buruk.”
Melainkan tentang prioritas kebijakan.
Apakah anggaran yang sangat besar lebih efektif digunakan untuk menyediakan makan gratis setiap hari?
Ataukah sebagian anggaran tersebut sebaiknya difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan usaha kecil, penguatan sektor pertanian, dan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga keluarga mampu memenuhi kebutuhan gizinya secara mandiri?
Sebagian ekonom bahkan berpendapat bahwa kedua pendekatan tersebut tidak harus dipertentangkan. Bantuan gizi dapat diberikan sebagai solusi jangka pendek untuk mencegah anak mengalami kekurangan nutrisi, sementara reformasi ekonomi dilakukan sebagai solusi jangka panjang agar keluarga tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
Pada akhirnya, tujuan semua pihak sebenarnya sama, yaitu memastikan tidak ada anak Indonesia yang tumbuh dalam kondisi kelaparan atau kekurangan gizi. Perbedaannya terletak pada cara mencapai tujuan tersebut.
Karena itu, masyarakat perlu melihat perdebatan ini secara utuh, bukan sekadar memilih kubu. Yang terpenting adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan.
