Tanyaislamyuk – Pertanyaan ini bercanda. Tapi lucunya, kadang mentalitas kita emang nggak jauh-jauh dari situ.
Begitu ada program pemerintah, yang pertama dipikirin bukan programnya berhasil apa nggak.
Tapi….
“Siapa yang kebagian proyek?”
“Siapa yang dapat pekerjaan?”
“Siapa yang udah terlanjur beli motor?”
Padahal tujuan program itu harusnya menyelesaikan masalah.
Bukan menciptakan ketergantungan baru.
Kalau ukuran keberhasilan sebuah program adalah banyaknya orang yang bisa nyicil motor setelah program berjalan, berarti logikanya makin banyak proyek, makin sukses negara.
Nggak peduli proyeknya efektif atau nggak.
Nggak peduli uangnya balik jadi manfaat atau nggak.
Yang penting showroom rame.
Bayangin kalau pola pikir ini diterapkan ke semua hal.
Kalau jalan tol sepi, jangan dievaluasi. Kasihan petugas yang udah kredit rumah.
Kalau BUMN rugi, jangan dibenahi. Kasihan direksinya yang udah nyicil Alphard.
Kalau proyek mangkrak, jangan dihentikan. Kasihan kontraktornya yang udah DP vila.
Lama-lama tujuan program bukan lagi melayani rakyat.
Tapi menjadi mesin cicilan nasional.
Dan ini bukan cuma soal pemerintah.
Di level pribadi juga sama.
Banyak orang ngambil keputusan keuangan seolah-olah sumber penghasilannya bakal abadi.
Baru kerja enam bulan, cicilan tujuh tahun.
Baru ikut satu proyek, gaya hidup naik dua level.
Baru dapat pemasukan sementara, langsung beli aset yang angsurannya permanen.
Pas proyek selesai, yang disalahkan keadaan.
Padahal yang hilang itu penghasilannya.
Yang nggak hilang-hilang justru tagihannya.
Makanya kadang yang perlu dibangun bukan cuma lapangan kerja.
Tapi kesadaran bahwa penghasilan dan utang itu dua makhluk berbeda.
Penghasilan bisa diberhentikan kapan saja.
Tagihan? Dia setia.
Dia nggak kenal pergantian presiden, pergantian menteri, ataupun pergantian program.
Tanggal tua tetap datang.
Dan leasing selalu lebih konsisten daripada janji politik
